Penggunaan produk dalam negeri kini bukan lagi sekadar imbauan, melainkan kewajiban hukum dalam berbagai pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperketat aturan mengenai penggunaan produk yang memiliki sertifikat Tingkat Komponent Dalam Negeri (TKDN).
Bagi para pelaku usaha, produsen, maupun penyedia jasa, memahami daftar barang wajib tkdn sangat penting agar dapat berpartisipasi dalam proyek pengadaan pemerintah (APBN/APBD), BUMN, BUMD, hingga sektor swasta tertentu.
Dasar Hukum Kewajiban Sertifikasi TKDN
Kewajiban penggunaan produk ber-TKDN mengacu pada beberapa regulasi utama:
-
UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
-
PP No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.
-
Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Berdasarkan aturan tersebut, instansi pemerintah dan BUMN wajib memilih produk dalam negeri apabila terdapat barang/jasa dengan akumulasi nilai TKDN ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40%, dengan nilai TKDN barang tersebut minimal 25%.
Sektor Barang dan Jasa yang Wajib Memiliki TKDN
Kemenperin mengelompokkan berbagai sektor industri yang produk maupun layanannya harus melalui proses verifikasi komponen lokal. Berikut adalah rincian sektor produk wajib tkdn:
1. Sektor Ketenagalistrikan dan Energi
Sektor ini memiliki ambang batas TKDN yang sangat ketat untuk mendukung kemandirian energi nasional.
-
Barang: Transformator, kabel listrik, panel listrik, turbin, pipa baja industri migas, dan meteran listrik.
-
Jasa: Jasa konstruksi pembangkit listrik, jasa instalasi teknik, serta perawatan dan perbaikan fasilitas migas.
2. Sektor Telekomunikasi dan Elektronik
Industri teknologi wajib memanfaatkan komponen dan tenaga kerja lokal.
-
Barang: Telepon seluler (smartphone), tablet, perangkat pemancar (BTS), router, laptop, serta smart TV.
-
Jasa: Jasa integrasi sistem telekomunikasi dan pengembangan perangkat lunak lokal.
3. Sektor Kesehatan dan Alat Kesehatan (Alkes)
Pemerintah mendorong kemandirian fasilitas kesehatan nasional melalui prioritas pengadaan alkes dalam negeri.
-
Barang: Tempat tidur rumah sakit, alat suntik, APD, bahan baku obat-obatan, serta instrumen bedah dasar.
-
Jasa: Jasa kalibrasi alat kesehatan dan instalasi sistem gas medis.
4. Sektor Transportasi dan Otomotif
-
Barang: Kendaraan bermotor, bus, gerbong kereta api, komponen otomotif (sasis, suku cadang, ban), serta kapal laut.
-
Jasa: Jasa perbaikan/pemeliharaan kendaraan operasional instansi dan jasa perakitan otomotif.
5. Sektor Bahan Bangunan dan Konstruksi
-
Barang: Semen, besi beton, baja ringan, keramik, cat, dan kaca bangunan.
-
Jasa: Jasa perancangan arsitektur, konstruksi sipil, dan manajemen proyek bangunan pemerintah.
6. Sektor Mesin dan Peralatan Pertanian
-
Barang: Traktor tangan, mesin penggiling padi, pompa air pertanian, dan alat pengolahan tanah.
Ringkasan Ketentuan Minimum TKDN per Sektor
| Sektor Industri | Jenis Komoditas / Layanan | Ketentuan Minimal TKDN |
| Telekomunikasi (4G/5G) | Smartphone & Tablet | Minimal 35% – 40% |
| Ketenagalistrikan | Pembangkit & Transmisi | Minimal 30% – 70% (tergantung skala) |
| Alat Kesehatan | Alat Kesehatan Mandiri | Minimal 25% – 60% |
| Pengadaan Umum (APBN) | Seluruh Barang & Jasa | Wajib beli jika TKDN + BMP $\ge$ 40% |
Mengapa Harus Menggunakan Jasa Verifikasi TKDN?
Memastikan produk Anda masuk ke dalam daftar barang wajib tkdn kemenperin memerlukan sertifikat resmi yang dikeluarkan oleh Lembaga Verifikasi Independen (LVI) seperti Sucofindo atau Surveyor Indonesia.
Proses perhitungan komponen dalam negeri mencakup aspek bahan baku, tenaga kerja, hingga biaya operasional tidak langsung. Menggunakan jasa verifikasi tkdn yang berpengalaman akan membantu Anda:
-
Menghitung potensi nilai TKDN secara akurat sebelum audit.
-
Menyiapkan dokumen legalitas dan struktur biaya (cost structure).
-
Mempercepat proses pendaftaran dan penerbitan sertifikat resmi Kemenperin.
Konsultasikan Sertifikasi TKDN Produk Anda
Apakah produk atau jasa yang Anda tawarkan masuk dalam kategori wajib TKDN? Jangan biarkan bisnis Anda kehilangan kesempatan menang dalam proyek tender pemerintah dan BUMN.
Hubungi tim ahli kami untuk mendapatkan pendampingan sertifikasi yang cepat, tepat, dan terpercaya.
