Transformasi digital yang masif di lingkungan instansi pemerintah dan BUMN mendorong peningkatan belanja produk teknologi informasi lokal. Untuk memastikan kedaulatan digital dan memberikan prioritas pada hasil karya anak bangsa, pemerintah memberlakukan kewajiban sertifikasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) khusus Produk Software dan Aplikasi.
Bagi perusahaan software house, pengembang aplikasi, maupun vendor TI (Information Technology), memiliki sertifikat TKDN merupakan syarat mutlak agar produk perangkat lunak Anda dapat masuk ke dalam Katalog Elektronik (e-Katalog) dan memenangkan lelang pengadaan pemerintah.
Lantas, bagaimana aturan main, syarat, serta rumitnya cara penghitungan TKDN software dan aplikasi?
Sebagai spesialis legalitas dan sertifikasi industri, Legal Industri menyajikan panduan komprehensif mengenai sertifikasi TKDN sektor perangkat lunak untuk mendukung pertumbuhan bisnis Anda.
Regulasi dan Aturan Dasar TKDN Perangkat Lunak
Sertifikasi TKDN untuk produk digital atau perangkat lunak diatur oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui ketentuan khusus berbasis bobot pengembangan teknologi. Berbeda dengan produk manufaktur fisik yang menghitung bahan baku material, penilaian TKDN software berfokus pada sumber daya manusia (SDM), infrastruktur pengembangan, dan hak atas kekayaan intelektual (HAKI).
Dalam skema pengadaan barang dan jasa pemerintah, produk perangkat lunak yang telah memenuhi batas minimal nilai TKDN tender akan mendapatkan preferensi harga serta prioritas pemilihan langsung dibanding produk impor.
Komponen dan Cara Penghitungan TKDN Software
Penghitungan persentase TKDN untuk produk perangkat lunak dan aplikasi didasarkan pada 3 (tiga) komponen utama berikut:
1. Komponen Pengembangan / SDM (Bobot Terbesar)
-
Tenaga Kerja Pengembang: Kewarganegaraan para programmer, system analyst, UI/UX designer, hingga tester yang terlibat dalam pembuatan software.
-
Lokasi Pengembangan: Apakah proses coding, perancangan arsitektur, dan pengujian dilakukan di wilayah Indonesia.
2. Komponen Hak Cipta & Kekayaan Intelektual (HAKI)
-
Kepemilikan lisensi, source code, dan pendaftaran Hak Cipta/HAKI atas nama perusahaan atau perorangan berbadan hukum Indonesia.
3. Komponen Infrastruktur & Lingkungan Kerja
-
Server dan pusat data (data center) yang digunakan untuk pengembangan serta hosting berbasis di dalam negeri.
-
Penggunaan perangkat keras (hardware) dan tools pendukung lokal selama proses rekayasa perangkat lunak.
(Ingin tahu berapa estimasi skor persentase software Anda? Tim teknis Legal Industri siap membantu menghitung simulasi persentasenya secara gratis!)[cite: 1, 2]
Syarat Pengajuan Sertifikasi TKDN Software dan Aplikasi
Sebelum mendaftarkan permohonan melalui portal SIINas Kemenperin, pastikan perusahaan Anda melengkapi persyaratan administrasi dan teknis berikut:
1. Dokumen Legalitas Perusahaan
-
NIB (Nomor Induk Berusaha): Memiliki kode KBLI industri perangkat lunak atau pemrograman yang sesuai (misal: KBLI 62019 / KBLI Aktivitas Pengembangan Aplikasi).
-
Akun SIINas Aktif: Terdaftar dan terverifikasi pada portal Sistem Informasi Industri Nasional.
-
Sertifikat HAKI / Hak Cipta: Bukti pencatatan ciptaan atas produk software dari DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual).
2. Dokumen Teknis Produk Digital
-
Dokumentasi Sistem: Software Requirement Specification (SRS), arsitektur sistem, dan alur kerja aplikasi (flowchart).
-
Data Tenaga Kerja TI: Daftar pengembang lokal lengkap dengan KTP, kontrak kerja, dan rincian alokasi jam kerja (man-hours).
-
Bukti Kepemilikan Server: Faktur atau sewa data center lokal di Indonesia.
Kendala yang Sering Terjadi Saat Sertifikasi TKDN Software
-
Pilihan KBLI Tidak Sesuai: Menggunakan NIB jasa umum dan bukan KBLI industri pengolahan/pengembangan software.
-
Kekurangan Bukti Riwayat Coding: Tidak memiliki catatan alokasi man-hours atau repository kode yang terorganisasi dengan baik.
-
Kebingungan Skema Pengajuan: Tidak dapat membedakan antara pengajuan produk software utuh dengan Perbedaan TKDN Barang dan TKDN Jasa pekerjaan IT.
Solusi Mudah Pengurusan TKDN Software Bersama Legal Industri
Menyusun dokumen teknis rekayasa software untuk audit Lembaga Verifikasi Independen (LVI) membutuhkan ketelitian tinggi. Agar proses sertifikasi berjalan lancar dan proses sertifikasi TKDN dapat terbit tepat waktu, Legal Industri siap mendampingi perusahaan Anda dari awal hingga akhir.
Keunggulan Layanan Legal Industri:
-
Analisis KBLI & Dokumen HAKI Gratis: Memastikan legalitas software Anda memenuhi kualifikasi Kemenperin[cite: 1, 2].
-
Simulasi Perhitungan Skor Precision: Menghitung alokasi SDM dan infrastruktur sebelum berkas diajukan ke auditor LVI.
-
Pendampingan Penuh: Membimbing penyiapan manual book, dokumen teknis, hingga audit lapangan oleh verifikator resmi.
Siap Masuk e-Katalog dan Memenangkan Tender Pemerintah?
Jangan biarkan karya aplikasi terbaik Anda terhambat masuk ke pasar pemerintah hanya karena belum memiliki sertifikat TKDN!
Konsultasikan kebutuhan sertifikasi produk software perusahaan Anda bersama tim ahli dari Legal Industri.
